Menhub Yakin Ojek Online Batalkan Demo saat Asian Games

Aksi protes dari pengemudi ojek online ini dinilai akan mengganggu perhelatan ajang olahraga terbesar se-Asia ini, apalagi pemerintah sedang fokus untuk mempersiapkan Asian Games 2018.

Aksi protes yang direncanakan oleh Garda ini bertujuan untuk mempertanyakan kembali kebijakan pemerintah terkait ojek online di Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juni 2018, dijelaskan bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum.

Mengenai ketentuan dan putusan MK ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi berpendapat bahwa pengaturan ini dimaksudkan supaya tercipta angkutan jalan yang aman dan selamat bagi semua pihak yaitu pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan.

“Yang terpenting mitra pengemudi jangan mau ditunggangi oleh politik karena tahun ini tahun rawan politik,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (20/7/2018).

Dijelaskannya, sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, namun saat berbicara tentang angkutan jalan yang mengangkut barang maupun orang dengan mendapat bayaran, maka perlu kriteria yang memberikan keselamatan dan keamanan.

Menurut Budi, Asian Games 2018 sangat bergantung dari partisipasi masyarakat. Dirjen Budi berharap pengemudi ojek online mengedepankan nasionalisme sehingga dapat menghasilkan suasana yang nyaman bagi atlet dan pendukung.

Let's block ads! (Why?)