Minim Pelatihan, Siapkah Pekerja RI Hadapi Revolusi Industri 4.0?

Program Manager INFID, Siti Khoirun Ni’mah, menekankan minimnya pelatihan kerja bagi pekerja dan angkatan kerja, menjadi tantangan serius Indonesia dan tantangan serius masa depan Indonesia.

"Hal ini harus dipecahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam industri 4.0 haruslah berorientasi pada pekerja dan angkatan kerja. Dan memastikan pekerja yang sekarang berada pada struktur produksi tidak kehilangan pekerjaan menjadi prioritas kebijakan pemerintah," katanya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain, meningkatkan investasi pada pekerja, salah satunya dengan menambah jumlah balai-balai latihan kerja di berbagai daerah di Indonesia.

"Keberadaan pelatihan kerja yang memberikan jenis keahlian dan keterampilan seiring dengan perkembangan industri haruslah merata ada di berbagai daerah. Balai-balai latihan kerja tersebut dapat diakses pekerja di bebagai daerah di Indonesia," jelasnya.

Pemerintah juga perlu menambahkan anggaran pelatihan kerja di dalam Anggaran dan Belanja Pemerintah Nasional dan Daerah (APBN/APBD).

Saat ini alokasi anggaran di bidang ketenagakerjaan masih sangat rendah. Jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di Asean seperti Malaysia dan Singapura.

Alokasi anggaran oleh pemda (Provinsi, Kab dan kota) untuk pelatihan kerja, bimbingan kerja dan pemagangan juga sangat minimal.

Let's block ads! (Why?)