Ini Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Kelistrikan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kebagian tugas dari pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya merealisasikan hal ini membutuhkan dukungan dana yang berasal dari PLN maupun pihak lain.

"Harus diakui bahwa sampai saat ini banyak terobosan teknologi maupun pengorganisasian dalam listrik pedesaan diperoleh berkat bantuan (pendanaan) organisasi-organisasi internasional," ungkap Founder and Chief Advisor of Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), Eddie Widiono, saat mengawali pembukaan Focus Group Discussion, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Eddie mengatakan, skema pembiayaan tidak dapat dijalankan dan disebarluaskan oleh jenis pendanaan yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan pola pendanaan yang mampu mendukung berbagai terobosan untuk mendukung kelistrikan di Indonesia.

"Contoh dari terobosan ini adalah proyek yang pelaksanaannya sekaligus menjawab dua tantangan utama, yaitu tantangan pemberantasan kemiskinan dan tantangan mulai pemanfaatan penduduk," imbuh dia.

Eddie mengungkapkan, salah satu alternatif pembiayaan yang akan didorong adalah PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran) yang merupakan suatu skema yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur.

"Menarik mendengar inisiatif pemerintah dari Bappenas yakni dengan PINA pendanaan infrastruktur non APBN yang merupakan pengembangan dari KPBU," ujarnya.

Selain itu, Eddie mengatakan model skema pembiayaan lainnya yang dapat membantu adalah melalui green bond. Di mana green bond merupakan obligasi dengan penggunaan dana hasil penerbitan untuk membiayai ataupun membiayai kembali proyek berwawasan lingkungan.

"Sebagaimana menjadi faktor penting tidak banyak perusahaan dalam memberi yang mampu menyesuaikan skala pinjaman yang dibutuhkan dengan rating keuangan mereka. Satu terobosan untuk diperlukan untuk bisa menggunakan memanfaatkan green bond ini dalam konteks negara," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)