Garap 222 Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Butuh Rp 4.092 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat kebutuhan dana untuk menggarap 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai Rp 4.092 triliun.

Jumlah itu terpangkas dari biaya rancangan PSN sebelumnya yang tertuang dalam Perintah Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, yakni sebesar Rp 4.417 triliun.

Adapun nominal biaya Rp 4.092 triliun yang dibutuhkan tersebut, belum termasuk 10 dari 222 proyek yang hingga kini masih belum diketahui nilai investasinya.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, nilai kebutuhan dana tersebut tidak akan mungkin bila hanya mengandalkan APBN. Sebab itu, timnya akan menggalang dana melalui program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

"Secara gambaran, itu (dana PSN terbaru) hampir Rp 4.100 triliun. Dengan jumlah itu, dari APBN cuman Rp 423 triliun, BUMN dan BUMD Rp 1.255 triliun. Sisanya sekitar Rp 2.414 triliun, kita libatkan swasta lewat KPBU atau creative financing yang bisa beri kenyamanan bagi investor," jelas dia di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Dia kemudian memaparkan data milik KPPIP, di mana sebanyak 11 PSN untuk sektor energi merupakan proyek dengan nilai investasi tertinggi mencapai Rp 1.210 triliun.

Selain itu, ada satu program ketenagalistrikan yang juga membutuhkan dana tertinggi kedua, yakni sebesar Rp 1.036 triliun.

Terdapat tiga sektor lain yang turut memakan biaya besar meskipun di bawah Rp 1.000 triliun. Ketiganya yaitu 69 proyek pembangunan jalan (Rp 670 triliun), 29 proyek kawasan seperti KEK/kawasan industri/kawasan pariwisata strategis nasional (Rp 388 triliun) dan 16 proyek kereta api (Rp 387 triliun).

Wahyu menandaskan, sebanyak 14 proyek yang dicopot status PSN-nya itu tetap masih masuk dalam proyek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masih dapat meneruskan pembangunannya.

"Kalau suatu proyek lepas PSN tetap masih anggota RPJMN, artinya tetap dilaksanakan. Bukan berarti berhenti, tidak, tapi tetap akan dilakukan pengerjaannya," tukas dia.

Tonton Video Ini:

Gebrakan Infrastruktur Era Jokowi

Let's block ads! (Why?)